Rusia Disebut Kirim Dubes ke Pelantikan Kabinet Era Taliban

Jakarta, CNN Indonesia --

Rusia disebut akan mengirim duta besarnya ke acara pelantikan pemerintah Afghanistan di era kekuasaan Taliban.

"Saya yakin kehadiran itu akan dilakukan pejabat di tingkat duta besar atau anggota korps diplomatik lainnya. Tak lebih tinggi dari itu," ujar Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentina Matviyenko, seperti dikutip kantor berita TASS.

Matviyenko menegaskan bahwa Rusia kemungkinan hanya akan mengirimkan perwakilan setingkat pejabat diplomatik dalam pelantikan itu.

Meski demikian, pengiriman dubes ini juga mengindikasikan bahwa Rusia mengakui pemerintahan Afghanistan bentukan Taliban. Selain Rusia, China juga telah membuka diri untuk menjalin hubungan diplomatik degan Taliban.

Sementara itu, negara-negara lain masih menimbang dan memantau perkembangan situasi untuk memutuskan hal tersebut.

Turki, misalnya, mengimbau seluruh negara dunia agar tak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban.

Rusia sendiri sebenarnya mewanti-wanti agar Afghanistan tak jadi sarang teroris usai keberhasilan Taliban naik ke tampuk kekuasaan.

Tak hanya Rusia, India juga meyakini hal serupa. Kedua negara ini sepakat memperdalam kerja sama demi mengantisipasi ancaman terorisme.

Kesepakatan itu terjalin dalam pertemuan antara Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolay Patrushev, dan Penasihat Keamanan Nasional India, Ajit Doval.

"Ada konvergensi pandangan tentang keberadaan kelompok teroris internasional di Afghanistan dan ancaman terorisme ke Asia Tengah dan India," kata Patrushev.

Mereka juga sepakat bahwa Taliban harus menepati janjinya untuk menghormati hak asasi manusia, terutama perempuan.

Saat ini, negara-negara dunia memang sedang terus mengamati gerak-gerik Taliban membentuk pemerintahan. Sejak mengambil alih kekuasaan pada 5 Agustus lalu, mereka berjanji akan membentuk pemerintahan yang inklusif dan lebih moderat.

Pada Selasa (7/9) lalu, Taliban mengumumkan pemerintahan interim di Afghanistan. Sejumlah veteran dari kelompok tersebut ditunjuk untuk menduduki jabatan krusial.

[Gambas:Video CNN]

Sebut Mohammad Hassan Akhund sebagai perdana menteri, Abdul Ghani Barradar sebagai wakil perdana menteri, dan Sirajuddin Haqqani sebagai menteri dalam negeri.

Kebanyakan dari mereka merupakan target sanksi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena keterlibatannya dengan terorisme dan tindakannya di pemerintahan sebelumnya pada 1996-2001.

Sirajuddin Haqqani bahkan masuk dalam daftar orang paling dicari Biro Investigasi Federal AS (FBI).

(isa/has)

Bagikan Artikel ini